Masih ingat dengan pidato presiden Yudoyono pada Rabu (1/9) lalu? Pidato yang disampaikan presiden untuk menyikapi memanasnya hubungan antara Indonesia dengan Malaysia – yang kali ini dipicu oleh penangkapan sejumlah petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan beberapa waktu lalu. Mungkin ada yang kecewa dengan sikap Yudoyono, sebagai presiden, melalui pidatonya itu. Yudoyono lagi-lagi mendapat cap sebagai presiden yang tidak tegas, lembek. Tidak berani ‘melawan’ Malaysia yang selalu cari masalah dengan Indonesia.
Dalam pidatonya di Mabes TNI itu, presiden menyikapi masalah martabat dan kedaulatan tidak jauh berbeda dengan pidato atau sambutan pada acara seremonial kepresidenan biasa. Bahkan, pidato Yudoyono itu tidak lebih ‘galak’seperti ketika dulu presiden pernah memarahi pejabat-pejabat yang tidur saat dirinya sedang berbicara dalam sebuah forum. Pidato Yudoyono di Cilangkap kemarin seperti tidak punya semangat sebagai pemimpin negara yang berdaulat. Atau paling tidak semangat untuk membangkitkan nasionalisme rakyatnya sendiri.
Sebaliknya, apa yang disampaikan Yudoyono seakan menegaskan bahwa Indonesia, saat ini, bukan lagi sebuah Negara-bangsa. Melainkan perusahaan yang harus dijaga kondusifitas warganya dari hal-hal yang mengganggu kelancaran kegiatan ekonomi trans-nasional. Globalisasi membawa kebijakan pemerintah yang sebelumnya bergantung pada Negara-bangsa kini telah berubah menjadi simpul hubungan dagang yang terintegrasi dan menciptakan interdependensi atau kesalingtergantungan.
Simak saja, pada bagian awal pidatonya kemarin, Yudoyono menyebutkan beberapa poin yang terkait hubungan perekonomian yang baik antara Indonesia dan Malaysia secara khusus maupun dengan negara-negara di regional ASEAN. Sehingga hubungan baik itu harus dijaga dan dirawat untuk keuntungan dua negara. Mulai dari keberadaan TKI di Malaysia, iklim investasi, pariwisata hingga kerjasama di bidang pendidikan. Semuanya dihitung dengan logika ekonomi sesuai dengan mekanisme pasar regional dan internasional. Globalisasi telah sedemikian rupa mengurangi kedaulatan dan otonomi Negara-bangsa.
Oleh sebab itu, menurut David Harvey model negara Whestpalian tidak lagi memadai untuk mendiskripsikan begitu banyak entitas yang disebut sebagai Negara-bangsa. Menurut model Whestpalian, negara merupakan sistem politik yang didasarkan pada batas-batas territorial dan otonomi. Batas territorial dilaksanankan di atas batas-batas geografik ruang dibandingkan dengan di atas masyarakat. Dan otonomi mengandung pengertian bahwa Negara melaksanakan kekuasaan di luar campur tangan aktor-aktor eksternal.
***
Jadi percuma saja berteriak ‘Ganyang Malaysia’ di jalan-jalan, melempari kantor kedutaan besar Malaysia dengan telur busuk, dan aksi-aksi anti Malaysia lainnya. Karena saat ini bukan lagi masanya Bung Karno memimpin negeri ini. Dimana saat itu tengah terjadi perebutan pengaruh ideologi kapitalis-sosialis, blok Timur-Barat di berbagai negara di dunia. Sehingga batas-batas negara menjadi masalah serius sebagai pagar bagi pengaruh-pangaruh luar yang yang coba-coba mengancam.
Selain itu, pemerintah republik ini juga sepertinya sudah merestui jika negaranya menjadi komoditas kapitalis global. Melalui ‘demokrasi pura-pura’ semua sumber daya alam bahkan sumber daya manusia Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir orang. Menjaga kesatuan dan kedaulatan NKRI adalah harga mati. Tapi semangatnya tidak lagi bersentuhan dengan hal-hal bagaimana mempertahankan martabat dan kedaulatan negara. Tapi lebih kepada bagaimana mereka, yang hanya beberapa orang saja, bisa tetap meraup keuntungan sendiri dan kelompoknya tanpa peduli dengan kesejahteraan umum.
Tata pemerintahan secara otomatis menjadi pemerintah ekonomi (economic government). Sebuah idiom khas neolib dimana para pejabat pemerintah adalah pengusaha yang menjual Negara , wilayah dan segala sumber dayanya yang bisa ditawarkan kepada investor. Kebijakan pemerintah disebut sukses ketika pengusaha berdatangan melakukan investasi. Dan pada akhirnya penilaian sukses tidaknya sebuah pemerintahan disesuaikan dengan prinsip pasar. Keindonesiaan pemimpin negeri ini sudah berubah. Namun tidak merubah kesejahteraan rakyatnya. Nasionalisme elit politik Indonesia hanya berkutat pada perebutan kekuasaan sehingga mereka bisa menjual negeri ini.
Mari kita ajari pemerintah dengan perlawanan dan mengajari rakyat dengan pergerakan. Tabik!
